Pembangunan Drainase di Balikpapan Masih Butuh Perhatian DPRD Meski Proyek Dinilai Selesai
Anggota DPRD Kota
Balikpapan, Parlindungan
POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Memasuki triwulan
kedua tahun 2024, pembangunan di Kota Minyak, Balikpapan, terus menjadi
sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, tetap memberikan perhatian serius terhadap proyek-proyek
infrastruktur di kota tersebut.
Salah
satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah pengerjaan drainase untuk
penanganan banjir di kawasan Jalan MT Haryono, tepatnya di depan MS Glow.
Meskipun
proyek ini telah dinyatakan selesai 100 persen, anggota DPRD Kota Balikpapan,
Parlindungan, menilai bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan
untuk mencapai hasil yang optimal.
Parlindungan
menyatakan bahwa pembangunan di Kota Balikpapan telah mengalami perkembangan
yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perannya
sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
"Perkembangan
pembangunan di Kota Balikpapan, menurut saya sudah cukup baik dan
signifikan," ujarnya kepada media di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman
Balikpapan,pada (27/5/2024).
Namun,
Parlindungan menyoroti bahwa beberapa program pemerintah, khususnya terkait
pembangunan fisik, masih memerlukan perhatian lebih.
Salah
satu contohnya adalah pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
"Secara fisik, badan jalan memang sudah selesai diaspal, namun pelebaran
parit masih banyak yang belum tuntas.
Baru
pembuatan kanstingnya saja, belum ada finishing yang membuat jalan ini layak
disebut jalan kota. Saat ini kondisinya lebih mirip jalan proyek,"
ungkapnya.
Politisi
Partai Nasdem ini juga menyebutkan bahwa proyek yang dikerjakan dengan anggaran
APBD sebesar Rp 136 miliar tersebut belum tuntas sepenuhnya.
"Kami
menganggap proyek ini belum selesai. Selain itu, material bekas proyek yang
dibiarkan dapat membahayakan pengguna jalan.
Misalnya,
parit yang terendam air menyembunyikan besi dan batu yang bisa berbahaya,"
tandas Parlindungan.
Menurut
Parlindungan, program Wali Kota Balikpapan sebenarnya sudah cukup baik, namun
dinas terkait perlu bekerja lebih efektif agar program tersebut sinkron dengan
pelaksanaan di lapangan.
"Dinas
terkait harus bekerja dengan baik agar program Wali Kota Balikpapan dapat
disinkronkan dengan pelaksanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan,
sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tutupnya.(adv/rud)